Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional

Authors

  • Khomarudin Gilang Ramadhan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
  • Waode Pinggala Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
  • Melisa Junita Padang Universitas HKBP Nommensen Medan

Keywords:

globalisasi, Impor, jastip, dagang

Abstract

Perkembangan teknologi telah menjadi katalis utama dalam transformasi global, memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan barang dan jasa. Fenomena ketidaksesuaian antara produksi lokal dan kebutuhan pasar mendorong masyarakat Indonesia untuk memutar impor barang dari luar negeri. Sebagai respons terhadap gap ini, istilah "jastip" menjadi populer di kalangan masyarakat, menjadi alternatif di mana barang dipesan dari luar negeri melalui perantara untuk diproses kembali ke Indonesia. Meskipun jastip telah menjadi rutinitas perdagangan yang umum, pengaturan yang lebih terinci mengenai tarif bea cukai, kewajiban penjual dan pembeli, serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, menjadi penting. Keseimbangan regulasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan keadilan, perlindungan, dan kepercayaan dalam jastip yang semakin mendominasi dalam lanskap globalisasi. Adaptasi aturan ini tidak hanya menjaga kepentingan para pelaku bisnis, namun juga memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan perdagangan yang sehat dan aman di era modern ini. Kemajuan teknologi dan transformasi digital saat ini telah membawa perubahan pada perilaku konsumen, membuka peluang baru bagi pelaku usaha, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara Akselerasi transformasi digital juga menjadi prioritas utama dalam meningkatkan investasi ekonomi, sehingga transformasi digital memiliki peran yang signifikan dalam pemulihan ekonomi global.

References

Buku-Buku:

Annisa SyaufikaYustisia R., Op,Cit., hlm. 145.

Marzuki, P. M. (2006). Penelitian Hukum. KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2008. Peter Mahmud Marzuki, Legal Research, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm 35

Putri Marlia, 2020, Perspektif Hukum Pengelakan Pajak Atas Penjualan Barang Impor Melalui Jasa Titip Beli Dan Upaya Meminimalkannya Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara, Penelitian Dasar, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.

Salim H.S., Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47

Vlad, G., & Popa, L. THE IMPORTANCE OF THE RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES IN CARRYING OUT THE TRANSPORT CONTRACT.

Widiatedja Parikesit, 2021, Buku Ajar Hukum Perdagangan Internasional, Denpasar : Udayana University Press.

Jurnal:

Herry Priyono, Marginalisasi ala Neoliberalisme, Maja lah BASIS, No. 05– 06, Tahun ke-53, Mei– Juni 2004, hal. 15; Joko Susanto, “Kajian Teoritik Tentang Pengaruh Globalisasi Terhadap Proses Demokratisasi”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XIII, No 2, April 2000, 59-72.

Hanim, L. (2011). Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara elektronik (e-commerce) di era globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 56-66.

Gibson, W. (2018). Untangling the Web of Consignment Law: The Journey from the Common Law & Article 2 to Revised Article 9. Wm. & Mary Bus. L. Rev., 10, 413.

Ridwan, A. S. Y. TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN PADA JASA TITIP BELI DAN TITIP JUAL. Mimbar Hukum, 33(1), 138-160.

Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). Pengenaan Pajak E-Commerce Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis, 1(2).

I Gst. Agung Rio Diputra, 2018, “Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis”, Jurnal Acta Comitas, Vol. 3 No.3 Desember 2018, Hal 552.

Wiliaziz Farhan, Darwis, M., & Syahrin, M. A., 2023 “IMPOR BARANG LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK JASA TITIP ONLINE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017”, ASAS Law Journal, Vol 1(1), Juni 2023.

Kementerian Keuangan, ‘PMK Nomor 203/PMK.04/2017’, 2017, 1–23.

Anggit Dyah Kusumastuti, ‘Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Umkm’, Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, 9.1 (2020), 33–39.

Internet:

https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48881

Bang Gonel, Contoh Jastip :Kelebihan, Kekurangan, dan Informasi Lengkap, https://www.gonel.id/contoh-jastip/Diakses 19 Desember 2023.

Jabarekspres.com, ‘Jastip Bisa Dilarang Karena Merugikan Negara’, 2023. https://www.neraca.co.id/article/183246/apakah-kegiatan-jastip-masuk-kategori- legal

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Untuk Barang-Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Downloads

Published

2023-12-26

How to Cite

Ramadhan, K. G., Pinggala, W., & Padang, M. J. (2023). Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 26–38. Retrieved from https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1566